Home / Uncategorized / Penjara Tempat Baru Novanto

Penjara Tempat Baru Novanto

Penjara Tempat Baru Novanto – Sehabis melewati rangkaian sistem hukum serta bumbu ‘drama’, selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Ketua DPR RI Setya Novanto bertindak sebagai tersangka persoalan dugaan korupsi e-KTP ke tahanan, Senin (20/11/2017) awal hari.
Novanto ditahan penyidik di Rutan KPK selesai dijemput dari tempat pembantaran, Tempat tinggal Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
Penahanan ini merupakan pertama kali yg dilaksanakan oleh KPK kepada Ketua DPR aktif selama 15 th. instansi anti-rasuah itu berdiri.

Lebih-lebih, Setya Novanto juga masihlah berstatus menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Tidak hanya itu, Novanto juga udah berapa kali ” lolos ” dari dugaan persoalan pidana.

Walau begitu, penetapan tersangka serta penahanan Setya Novanto tentang persoalan dugaan korupsi project e-KTP oleh KPK ini merupakan dalam kapasitasnya menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 atau kala penganggaran serta pengadaan project e-KTP di Kemendagri Th. 2011-2012 sejumlah Rp 5, 9 triliun.
Penetapan Novanto menjadi tersangka menjadi pengembangan KPK atas persoalan dugaan korupsi project e-KTP dengan tersangka terlebih dahulu.
Dalam dakwaan perkara yg sama atas terdakwa Irman serta Sugiharto, Novanto di sebutkan ikut beroleh area Rp 574 miliar dari hasil project itu.
Terkuaknya persoalan dugaan korupsi mega project ini juga tak terlepas dari ” nyanyian ” eks Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Tidak hanya KPK, instansi Kejaksaan Agung sempat menjerat Akbar Tanjung juga kala aktif menjabat menjadi Ketua DPR RI serta Ketua Umum Partai Golkar pada th. 2002. Akbar Tanjung menjadi senior serta pendahulu Novanto di parlemen serta di Partai Golkar.

Kejaksaan memastikan Akbar Tanjung atas persoalan penyalahgunaan dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar pada 7 Januari 2002.
Ia mulai ditahan di Rutan Kejaksaan Agung pada 7 Maret 2002.
Masa itu juga diwarnai usaha Akbar mengusahakan menjauhi penahanan dengan masuk mobil sendiri kala penyidik kejaksaan akan menahannya.
Akan tetapi, aksinya terhadang kendaraan taktis kepolisian yg berencana diparkir didepan pintu masuk Kejaksaan Agung.
Akan tetapi, perlawanan dengan cara hukum yg dilaksanakan oleh Akbar membawa hasil. Ia cuma mendekam dibalik tahanan sepanjang 28 hari.

Pada 25 Maret 2002 sidang perdana Akbar Tanjung di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 5 April 2002, majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan Akbar.
Selanjutnya majelis hakim di pengadilan tingkat pertama itu memvonis Akbar dengan 3 th. penjara pada 4 November 2002.
Vonis itu dikuatkan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 17 Januari 2003.

Akan tetapi, malahan majelis hakim pada Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yg di ajukan oleh Akbar pada 12 Februari 2004.
Selanjutnya Akbar Tanjung bebas murni.
Penetapan serta penahanan Ketua DPR Setya Novanto bertindak sebagai tersangka sekarang menambah panjang daftar nama pucuk pimpinan instansi negara serta ketua umum partai yg dijerat serta dijebloskan ke penjara oleh instansi KPK.
Terlebih dahulu, ada Akil Mochtar bertindak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) , Irman Gusman bertindak sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Luthfi Hasan Ishaaq bertindak sebagai anggota DPR 2009-2014 serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Anas Urbaningrum bertindak sebagai anggota DPR 2009-2014 serta Ketua Umum Partai Demokrat.
Akil Mochtar terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat waktu aktif menjabat Ketua MK.
Ia serta beberapa orang di tangkap dirumah dinasnya, Komplek Widya Chandra Jakarta, pada 2 Oktober 2013.
Dalam rangkaian OTT itu, tim KPK mengambil barang untuk bukti duit seputar Rp 3 miliar yg terdiri dalam 284. 050 Dollar Singapura serta 22. 000 Dollar AS.

Akil disangkakan terima suap dalam pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Lebak serta Propinsi Banten pada 2011. Ia juga dijerat dengan pasal pencucian duit. Majelis hakim mulai pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta sampai tingkat kasasi di MA masih memvonis Akil dengan pidana penjara sepanjang seumur hidup.
Hukuman berat dari majelis hakim terhadap Akil Mochtar dilandasi pertimbangan bahwa perbuatan Akil udah meruntuhkan wibawa MK.

Tidak hanya itu, Akil menjadi Ketua MK sebagai benteng paling akhir buat warga yg mencari keadilan.
Sekarang, Akil tengah menekuni saat hukuman seumur hidup di Instansi Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Sesudah itu, ada nama Irman Gusman bertindak sebagai Ketua DPD RI di tangkap oleh tim KPK dirumah dinasnya, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 17 September 2016, awal hari.
Pihak KPK merilis pimpinan senator itu di tangkap selesai terima bingkisan memuat duit Rp 100 juta dari pihak swasta.
Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Irman Gusman dengan hukuman pidana penjara sepanjang 4, 5 th. penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bln. kurungan.
Majelis hakim juga mencabut hak politik Irman sepanjang 3 th. sehabis tuntas menekuni pidana pokok.
Irman dinilai bisa dibuktikan terima suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto serta Memi.
Irman bisa dibuktikan memanfaatkan pengaruhnya menjadi Ketua DPD utk mengatur pemberian kuota gula import dari Perum Bulog terhadap perusahaan punya Xaveriandy pada th. 2016.
Ia bisa dibuktikan bersedia mendukung Memi dengan memohon keuntungan sebesar Rp 300 dari tiap tiap kilo-gram gula yang di dapatkan Perum Bulog.
Irman menghubungi Direktur Paling utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti biar Bulog mendistribusikan gula ke daerah asal pemilihannya, Sumatera Barat.
Dalam pertimbangannya, majelis berasumsi bahwa Irman udah menciderai amanat menjadi Ketua DPD RI.
Pencabutan hak politik terdakwa yang di dapatkan pemerintah, memiliki tujuan buat perlindungan umum dari peluang terpilihnya seorang yg berperilaku koruptif dalam jabatan umum.

About admin

Judi Slot Online