Home / Uncategorized / Pemerintah Terus Menanggung Kemerdekaan Berserikat

Pemerintah Terus Menanggung Kemerdekaan Berserikat

Pemerintah Terus Menanggung Kemerdekaan Berserikat – Kementerian Hukum serta HAM mencabut status tubuh hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017. Pengumuman pencabutan status hukum HTI itu dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Freddy Harris memaparkan kalau Kemenkumham mempunyai kewenangan sah administratif kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). ” Berarti dengan administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang penuhi kriteria serta sudah ikuti mekanisme administrasi yang berlaku dapat diberi Surat Ketentuan (SK) pengesahan Tubuh Hukum, ” tutur Freddy.

Pencabutan ini memakai Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Th. 2017 atau yang dimaksud dengan Perpu Ormas. Menurut Freddy Harris, aksi tegas diberi pada ormas HTI jadi usaha menahan timbulnya penyimpangan atas ideologi Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah juga menekankan pencabutan SK Tubuh Hukum HTI tidaklah ketentuan sepihak, akan tetapi hasil dari kolaborasi tubuh pemerintah. ” Yang ada di ranah politik, hukum, serta keamanan, ” kata Freddy Harris. Sampai kini HTI di kenal dengan organisasi yang mengusung kekuasaan berdasar pada khilafah, yang dipandang bertentangan dengan NKRI.

Freddy Harris memaparkan, pemerintah terus menanggung kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta memiliki pendapat. Satu diantaranya dengan memudahkan sistem pengesahan tubuh hukum perkumpulan/ormas. ” Terutama tidak berseberangan dengan ideologi serta hukum negara di Indonesia, ” lebih Freddy Harris, memaparkan.

Spesial untuk HTI, kata Freddy Harris, meskipun dalam AD/ART memberikan Pancasila jadi ideologi untuk Tubuh Hukum Perkumpulannya, tetapi dalam realita di lapangan, aktivitas serta kesibukan HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila serta NKRI.

” Mereka memungkiri AD/ART sendiri, dan adanya input dari lembaga perihal yang lain, jadi ha-hal itu juga jadi pertimbangan pencabutan SK Tubuh Hukum HTI, ” kata Freddy Harris mempertegas.

About admin

Judi Slot Online