Next article

Permintaan Maaf Guru SMA 87 Jakarta Kepada Jokowi
Previous article

Nikita Mirzani Tak Mau Ambil Pusing Prihal Kehamilannya

You Are Here: Home » berita umum » Alasan Anieswedan Beri Sanksi Pada Guru SMA 87 Jakarta

Alasan Anieswedan Beri Sanksi Pada Guru SMA 87 Jakarta

Posted by :admin Posted date : October 11, 2018 In berita umum Comments Off

0.00 / 5 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Alasan Anieswedan Beri Sanksi Pada Guru SMA 87 Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan minta Inspektorat DKI Jakarta mengecek guru SMA 87 Jakarta. Salah satunya guru SMA 87 disebut-sebut sudah menghasut siswa untuk anti capres nomer urut 01, Joko Widodo alias Jokowi.

“Jika ada pelanggaran tidak cocok ketetapan akan dikasihkan sangsi sesuai dengan ketetapan,” kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Oktober 2018.

Anies menyebutkan, seseorang guru semestinya mendidik serta memberikan contoh pada murid. Diluar itu, Anies memperingatkan aparatur sipil negara (ASN) tidak berpihak pada salah satunya pasangan calon presiden-wakil presiden 2019.

“Mesti ambil tempat netral,” tutur Anies lagi.

Awal mulanya, tersebar pendapat ada seseorang guru SMA 87 Jakarta disangka menghasut siswa untuk membenci Jokowi. Berita itu viral di sosial media.

Seseorang pengadu mengatakan, sang guru menunjukkan video gempa serta tsunami di Palu pada beberapa siswa. Menurutnya, guru itu mempersalahkan Presiden Jokowi atas jumlahnya korban bergelimpangan dalam musibah alam gempa Palu Donggala.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan aksi itu bila benar dilakulan oleh seseorang guru.

“Karena, menjadi seseorang tenaga pendidik, ditambah lagi yang berstatus aparatur sipil negara dilarang untuk menghasut peserta didik baik untuk suka pada atau membenci salah satunya pasangan capres,” kata Komisioner KPAI Bagian Hak Sipil serta Partisipasi Anak Jasra Putra pada TEMPO, Rabu, 10 Oktober 2018.

Jasra menuturkan dalam Undang-Undang Perlindungan anak ataupun Undang-Undang pemilu, tiap-tiap orang ataupun instansi diharamkan mengekSploitas anak untuk kebutuhan politik. “Jika itu berlangsung bermakna telah ada pelanggaran,” katanya. KPAI juga minta supaya komisi ASN serta Dinas Pendidikan untuk menyelidik pendapat masalah ini.